“Masalah kita, bangsa Indonesia, hanya bisa dipecahkan dengan perumusan nilai-nilai murni bangsa sendiri….”
Kutipan diatas merupakan pidato Presiden Soekarno di depan Dewan
Konstituante Republik Indonesia yang akan bersidang menyusun UUD baru menggantikan UUD Sementara 1950.
Harapan Bung Karno bahwa UUD yang baru terbentuk nanti memuat nilai-nilai bangsa Indonesia, sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.
Presiden Soekarno mencoba mengusulkan pemikirannya melalui Konsepsi Presiden 1957 yang merupakan gagasan pembaharuan kehidupan politik dengan system Demokrasi Terpimpin sebagai upaya penyelesaian permasalahan bangsa Indonesia.
Soekarno berpendapat bahwa sistem Demokrasi Terpimpin merupakan jawaban terhadap kegagalan sistem Demokrasi Liberal yang memunculkan pergolakan, pembangkangan, dan instabilitas politik.
Adapun Kompetensi Dasar BAB 4 yang beralokasi 2 x 2 JP ini adalah :
3.4 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin
4.4 Melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan menyajikannya dalam Bentuk laporan tertulis
Bagaimanakah penerapan sistem Demokrasi Terpimpin? Apakah Demokrasi Terpimpin mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia sesuai dengan harapan Bung karno? Silahkan anda baca materi dibawah ini dan kalian akan tahu jawabnya
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 DEMOKRASI TERPIMPIN
A. Tujuan Pembelajaran
Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian dapat:
1. Menjelaskan latar belakang munculnya Demokrasi Terpimpin
2. Menguraikan Kebijakan yang muncul saat diberlakukannya Demokrasi
Terpimpin
B. Uraian Materi
Tahukah kalian mengapa muncul ide “Demokrasi Terpimpin” ?
Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959) belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing. Di sisi lain, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui Pemilihan Umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia.
Kondisi tersebut membuat presiden Soekarno berkeinginan untuk menyederhanakan partai politik yang ada dan membentuk kabinet yang berintikan 4 partai yang menang dalam Pemilu 1955. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, pada tanggal 21 Februari 1957, dihadapan para tokoh politik dan tokoh militer menawarkan konsepsinya untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaaan pemerintah yang terlihat dari jatuh bangunnya kabinet.
Lebih jauh Presiden Soekarno menekankan bahwa Demokrasi Liberal merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Bangsa Indonesia. Untuk itu ia menggantikan dengan suatu demokrasi yang sesuai kepribadian Bangsa Indonesia yaitu Demokrasi Terpimpin.
Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi presiden 1957 sebagai berikut:
1. Pemberlakukan sistem Demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan politik yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Langkah ini dilakukan untuk memperbarui struktur politik bangsa Indonesia.
2. Pembentukan Kabinet Gotong royong berdasarkan perimbangan kekuatan masyarakat. Kabinet tersebut terdiri atas wakil-wakil partai politik dan kekuatan politik yang disebut golongan karya.
1. Latar Belakang
Upaya untuk menuju Demokrasi Terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. langkah pertama adalah Pada 6 Mei 1957 Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional sebagai ....
D. Latihan Soal
1. Kabinet yang terbentuk setelah keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah:
A. Kabinet Karya
B. Kabinet Kerja
C. Zaken Kabinet
D. Kabinet Gotong Royong
E. Kabinet Dwikora
2. Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengawali terbentuknya pemerintahan orde lama salah satunya didorong oleh faktor…..
A. keinginan Presiden untuk kembali menjalankan pemerintahan
B. kegagalan badan konstituante merumuskan UUD baru
C. ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah masa demokrasi liberal
D. keinginan rakyat untuk mengembalikan kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan
E. tuntutan rakyat agar pelaksanaan pemerintahan dikembalikan seperti yang diatur dalam UUD 1945 pasal 4 dan pasal 17
3. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya:
A. Ketetapan MPRS Nomor 1 / MPRS / 1960
B. pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR
C. pembentukan Front nasional
D. Dekrit presiden 5 Juli 1959
E. pembentukan kabinet kerja
4. Konsepsi Demokrasi Terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak 21 Februari 1957. Langkah pertama yang ditempuh Soekarno dalam mewujudkan konsepsi tersebut adalah:
A. membentuk Dewan Nasional
B. membubarkan Dewan Konstituante
C. meminta dukungan Angkatan Darat
D. membentuk Kabinet Gotong Royong
E. membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
5. Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa yang penuh dengan konfrontasi. Presiden Soekarno menganggap perjalanan revolusi Indonesia belumlah selesai.
Hal ini tercermin dalam salah satu pidatonya yang dijadikan Manifesto Politik Republik Indonesia yaitu:
A. “Nawakarsa”
B. “Indonesia Menggugat”
C. “Jalannya Revolusi Kita”
D. “To Build The World a New”
E. “Penemuan Kembali Revolusi Kita”
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI
A. Tujuan Pembelajaran
Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kamu dapat menjelaskan yang berkaitan dengan Demokrasi terpimpin antara lain tentang:
1. Kehidupan Politik
2. Kehidupan Ekonomi
B. Uraian Materi
Antara tahun 1960-1965, kekuatan politik terpusat di tangan Presiden Soekarno yang memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI disampingnya. Presiden Soekarno selalu mengungkapkan bahwa revolusi Indonesia memiliki lima gagasan penting yang terangkum dalam Manisfesto Politik / Manipol USDEK meliputi, UUD 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia.
Dalam perkembangannya, Manipol-USDEK menjadi ideologi resmi sekaligus haluan Negara. Sejak tahun 1961 Manipol-USDEK menjadi salah satu mata kuliah wajib yang tercakup dalam Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (Tubapi).
Beberapa surat kabar yang pro masyumi dan PSI menolak ide tersebut. Kedua surat kabar tersebut dilarang terbit oleh pemerintah.
Pada masa Demokrasi terpimpin peran partai politik dibatasi oleh pemerintah.
Pembatasan partai politik dilakukan dengan cara menerapkan penetapan Presiden no 7 tahun 1959 tentang syarat syarat penyederhanaan partai yang isinya sebagai berikut:
1. Menerima dan membela konstitusi 1945 dan pancasila
2. Menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya
3. Partai politik setidaknya harusmemiliki cabang diseperempat wilayah Indonesia
4. Presiden berhak menyelidiki adminsitrasi dan keuangan partai
5. Presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi berusaha merongrong politik pemerintah dan mendukung pemberontakan.
Hingga tahun 1961 hanya ada Sembilan partai politik yang diakui dan dianggap memenuhi persyaratan oleh pemerintah. Melalui keputusan presiden Nomor 128 tahun 1961 partai-partai yang diakui antara lain PKI, Partai Murba, Partai katolik,PSII, PNI, NU, IPKI, Perti dan Partindo.
Dalam perkembangannya hubungan Presiden Soekarno dan DPR hasil pemilu 1955 semakin tidak harmonis.
Beberapa fraksi dalam DPR menolak kebijakan Presiden Soekarno sehingga pecah konflik antara Presiden dengan DPR. Konflik memuncak saat DPR menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 1960 yang diajukan pemerinatah. Presiden menjadikan masalah ini dalih untuk membubarkan DPR hasil pemilu 1955 yang secara resmi dibubarkan Pada 24 Juni 1960.
Selanjutnya, presiden Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Presiden memilih dan mengangkat sendiri anggota DPR dan menegaskan bahwa seluruh anggota DPR terikat aturan yang ditetapkan presiden.
Pada 17 Agustus 1961 Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan pimpinan Nasional (Resopim) yang bertujuan memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Inti ajaran adalah seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, jiwa oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi (PBR), yaitu Presiden Soekarno.
PENILAIAN AKHIR HARIAN
1. Konsepsi Demokrasi Terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak 21 Februari 1957. Langkah pertama yang ditempuh Soekarno dalam mewujudkan konsepsi tersebut adalah:
A. membentuk Dewan Nasional
B. membubarkan Dewan Konstituante
C. meminta dukungan Angkatan Darat
D. membentuk kabinet gotong royong
E. membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.
2. Masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno melakukan penyimpangan terhadap UUD 45, salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah:
A. pebredelan surat kabar yang menolak ideology Manipol-USDEK
B. penetapan Manipol-USDEK sebagai haluan Negara
C. pembubaran DPR hasil Pemilu 1955
D. pembatasan kegiatan partai politik
E. pembentukan Front Nasional
3 Perhatikan informasi berikut ini :
Dalam menghadapi konfrontasi dengan Belanda mengenai masalah Irian, Presiden Sukarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat ( Trikora )
1. memperkuat ketahan revolusi Indonesia di Irian
2. gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda
3. meminta dukungan Uni Soviet untuk membebaskan Irian
4. perjuangan total untuk pembebasan Irian
5. bersiap untuk mobilisasi umum di Irian
6. kibarkan sang merah putih di Irian
Berikut ini yang termasuk isi Trikora ditunjukan oleh nomor …
A. 1), 2) dan 3)
B. 1), 3) dan 5)
C. 1), 4) dan 5)
D. 2), 4) dan 6)
E. 2), 5) dan 6)
4. Pada 24 Juni 1960 Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955. Pembubaran tersebut dilakukan karena:
A. DPR menolak ajaran Resopim yang dicetuskan Presiden Soekarno
B. anggota DPR tidak berasal dari partai politik pedukung
C. anggota DPR didominasi oleh kader PKI
D. DPR menolak RAPBN tahun 1960
E. DPR menolak Ideologi Nasakom
5. Salah satu ajaran yang muncul pada masa Demokrasi terpimpin adalah Revolusi, Sosialisme Indonesia dan pimpinan nasional (Resopim). Ajaran tersebut bertujuan:
A. memperkuat kedudukan Presiden Soekarno
B. mempertegas arah politik luar negari Indonesia
C. menempatkan AD sebagai kekuatan politik pemerintah
D. menyatukan tiga ideologis besar yaitu, komunis, nasionalis dan agama
E. mengkritik Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)
6. Pemerintah Indonesia berupaya memperjuangkan wilayah Irian barat melalui Sidang Umum PBB tahun 1954-1957. Akan tetapi, upaya terrsebut mengalami kegagalan karena:
A. pemerintah Indonesia memutus hubungan diplomatic dengan Belanda
B. dua pertiga peserta sidang menolak pengajuan masalah Irian Barat
C. masalah Irian Barat tidak didukung peserta Konferensi Asia-Afrika
D. Indonesia melakukan agresi militer terhadap wilayah Irian Barat
E. Irian Barat telah ditetapkan sebagai bagian Kerajaan Belanda.
7. Pada 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang bertujuan:
A. menggerakan rakyat sebagai pendukung usaha pengembalian Irian Barat
B. mengadakan agresi militer sebagai usaha pengembalian Irian Barat
C. mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa Indonesia
D. mengusahakan persenjataan ke Negara-negara blok komunis
E. embentuk pemerintahan sementara di Irian Barat.
8. Untuk meningkatkan perekonomian Indonesia , pemerintah Orde Lama mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi salah satunya adalah pemembentukan Dewan Perancang Nasional ( Deppernas ) Tugas Deppernas adalah … .
A. mempersiapkan rancangan Undang Undang Pembangunan yang berencana
B. merumuskan program program ekonomi yang mengarah pada kemandirian
C. melaksanakan program program ekonomi yang telah disusun oleh Presiden Sukarno
D. merencanakan program pembangunan jangka Panjang dan jangka pendek
E. menyusun prioritas pembangunan terutama di Pulau Jawa
9. Pembangunan proyek proyek Mercusuar pada masa Orde Lama telah menyedot biaya banyak sehingga negara beberapa kali mengalami defisit maka salah satu langkah kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah Orde lama untuk mengatasi kondisi tersebut adalah ....
A. mengadakan pemotongan nilai Rupiah menjadi setengahnya ( shanering )
B. melakukan devaluasi nilai mata uang yaitu mata uang Rp 1000 menjadi Rp 1.
C. mengeluarkan mata uang Oeang Republik Indonesia ( ORI )
D. menghimpun dana masyarakat melalui program pinjaman nasional
E. meningkatkan pinjaman luar negeri
10. Pada 1964 Presiden Soekarno menerapkan kebijakan Dana Revolusi yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden. Kebijakan tersebut berdampak pada:
A. menurunnya nilai tukar rupiah
B. menurunnya tingkat inflasi
C. menurunnya pendapatan Negara
D. meningkatnya cadangan devisa negara
E. meningkatnya utang-utang Negara
